Dwita Ria Minta Kementan Susun Kegiatan Berorientasi Kesejahteraan Petani

31-05-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi, Foto: Dok/Man

 

Kedaulatan pangan merupakan visi yang hendak digalakkan di Indonesia. Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi, mewakili Partai Gerindra, meminta Kementerian Pertanian menyusun program kegiatan dan anggaran yang berorientasi kesejahteraan petani, pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia.

 

Diketahui, data dan penyuluh menjadi sorotan utama dalam rapat bersama Kementan. Hal ini kemudian berdampak pada berbagai kebijakan Kementan meliputi pupuk, benih, maupun hal lainnya yang ditujukan untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Dukungan Inovasi Pertanian untuk Peningkatan Indeks Pertanaman padi masih jauh dari tujuan yang diharapkan.

 

“Kalau petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDK/RDKK yang yang diajukan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita menyalahkan distributor atau pabrik pupuknya yang buat pupuk tidak sesuai dengan permintaan? Karena ini semua sudah dirancang per satu tahun, dua musim,” terang Dwita dalam RDP bersama jajaran Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021)

 

Meskipun membahas anggaran, menurutnya Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2019 merupakan merupakan komando strategis pembangunan pertanian. Peraturan dengan komando yang secara struktur mencakup dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, bahkan desa, sehingga peraturan ini sangat penting untuk diketahui.

 

Politisi dapil Lampung II itu menilai, sebagai gerakan pembaharuan pembangunan nasional berbasis teknologi informasi, seharusnya perlu memperhatikan bagaimana jaringan  untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah  perbatasan, serta keterjangkauan jaringan internet. Menurutnya dalam hal ini, diperlukan gerakan satu komando sehingga kesalahan tersebut tidak terus berulang.

 

“Saya tanya BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang ada di Kota Bandar Lampung, harusnya disiapkan perangkat hardware dan perangkat lunaknya software. Bagaimana mereka mau memberikan informasi data valid. Kemudian kita harus lihat juga, jaringan. Untuk daerah daerah tertinggal, daerah daerah  perbatasan, jaringan internet ada tidak untuk menjangkau kita bisa? Permen ini luar biasa. Ini komando ya pak, bahasanya,” paparnya. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...